Diluar Tujuh Lembaga Survei Ini, Hitung Cepat Pilkada Banten Dinyatakan Ilegal

Diluar Tujuh Lembaga Survei Ini, Hitung Cepat Pilkada Banten Dinyatakan Ilegal

Pilgub-Pilkada-640x455

Sebanyak tujuh lembaga survei telah mendapat persetujuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten untuk melakukan hitung cepat (quick count). Ketujuh lembaga survei tersebut hanya bisa mengeluarkan hasil hitung cepat setelah pengitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

“Tujuh lembaga survei itu yang mendaftar ke KPU. Tujuh inilah yang mendaftar dan bekerjasama dengan KPU. Di luar tujuh lembaga survei itu dinyatakan ilegal tentu akan ada sanksi,” kata Komisioner KPU Banten Syaeful Bahri, Selasa (14/2/2017).

Setiap lembaga survei menurut Syaeful harus menjelaskan margin error, jumlah sample, metodologi yang digunakan dan semuanya harus dijelaskan kepada KPU Banten.

Untuk diketahui, tujuh lembaga survei yang sudah terdaftar di KPU Banten antara lain Indobarometer, PT Sun Televisi Network (Inews TV), PT Indokator Politik Indonesia, PT. Lingkaran Survei Kebijakan Publik (LSKP), Saifulmujani Research and Consulting, Pandawa Research dan Rakata Institute.

Ketua KPU Banten Agus Supriyatna memastikan bahwa tujuh lembaga survei itu yang akan melakukan quick count saat pemungutan suara. Lembaga survei ini sudah mengajukan dan diberi persetujuan oleh KPU Banten.

“Lembaga survei itu melakukan quick count. Merekalah yang terakreditasi KPU, terdaftar di KPU,” kata Agus.

 

Sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *